Jalankan Amanat Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah Gagas Gerakan Industri Masuk Desa

Jakarta Pemerintah mewacanakan gerakan industri masuk desa yakni bengkel-bengkel milik rakyat diubah menjadi bengkel produksi alat-alat pertanian. INITOGEL Wacana ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo soal implementasi Pasal 33 UUD 1945 dapat betul-betul diterapkan untuk kemakmuran rakyat.

“Kami mencatat ada sekitar 48 ribu bengkel di pedesaan. Jika mereka memproduksi alat pertanian maka semua kebutuhan pertanian bisa tercukupi,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Faisol Riza mengatakan, bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait pembangunan dan pengelolaan industri tambang dan mineral.

“Dalam ratas, Presiden Prabowo membahas investor asal Korea yang masih ragu menanam modal pada pertambangan di Indonesia. Kemudian, Menteri Sumber Daya Mineral menginfokan bahwa ada investor Cina yang siap. Namun, meminta saham mayoritas. Dengan tegas Presiden Prabowo berkata, pemerintah pemilik saham mayoritas,” ujar dia.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memberikan sambutan pada kegiatan Factory Tour di perusahaan AC PT. Daikin Industries Indonesia (DIID) yang berlokasi di Greendland International Industrial Center, Cikarang, 12 Desember 2024. Pabrik ini merupakan pabrik AC skala penuh (full-scale) pertama di Indonesia. (Dok Kemenperin)

Komitmen Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945

Menurut Faisol, komitmen Presiden Prabowo pada Pasal 33 UUD 1945 tidak bisa ditawar sekalipun Cina menanam saham, namun pemilik saham mayoritas tetap pemerintah.

“Sekalipun investornya dari luar Cina, tetap saham mayoritas milik pemerintah,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB itu menegaskan, untuk mencapai hilirisasi dibutuhkan tiga elemen utama yakni modal, SDM berkualitas, dan modal kerja.

Terkait dengan modal, kata Faisol, dapat diraih dengan manajamen aset. Dengan manajemen yang baik, aset bisa digunakan untuk jaminan.

“Sayangya manajemen aset kita masih lemah. Padahal, aset yang dimiliki pemerintah bisa kita digunakan sebagai penjamin, bukan untuk dijual, sekali lagi untuk dijadikan sebagai jaminan. Dengan begitu, pemerintah memiliki modal dalam membangun industri,” kata Faisol.

Faisol melanjutkan, PR berikutnya adalah SDM berkualitas. Namun, dia meyakini masalah SDM tersebut bisa diselesaikan dalam Waktu 5 tahun pemerintahan Prabowo.

“Saya yakin dalam tempo lima tahun dapat terwujud kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komisi VI DPR RI priode 2019-2024. Selain bicara pertambangan dan mineral, Faisol Riza bicara mengenai industri pertanian, teknologi pertanian, dan lahan pertanian. Dia berkata, 1 juta hektare lahan pertanian dimiliki orang per orang, kelompok per kelompok.

“Saya membayangkan jika 1 juta lahan milik orang per orang dan kelompok per kelompok di kelola negara, saya yakin kualitas produksinya jauh lebih meningkat. Petani pun mendapat penghasilan jauh lebih baik,” katanya.

Penerapan Amanat Prabowo

Sementera itu, Wamen Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, bentuk aplikasi Pasal 33 UUD 1945 adalah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Esensi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih adalah rakyat Indonesia tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek ekonomi.

“Koperasi ini memiliki tiga fungsi, yakni menjual hasil produk-produk BUMN. Memotong mata rantai produksi. Menjadi wahana penyaluran program pemerintah. Namun, kita belum memiliki basis desa akurat di setiap provinsi, saat ini masih kita lengkapi,” tuturnya.

Ferry juga berbicara mengenai pertanian, khususnya impor cangkul yang masih dilakukan pemerintah. Dia menyambut baik usulan Wamenperin Faisol Riza terkait industri pertanian yang siap memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian dalam negeri.

“Nanti saya minta Waktu Wamenperin untuk bicara industri pertanian,” ucapnya.

Sumber : Tanyadok99.id