Indonesia mengusulkan sistem undian untuk visa liburan kerja Australia

Slot online terpercaya – Indonesia mengusulkan sistem undian untuk visa liburan kerja Australia
Indonesia telah mengusulkan sistem berbasis undian untuk penerbitan Visa Liburan Kerja Australia (WHV) bagi warga negara Indonesia, dengan tujuan memastikan proses seleksi yang lebih adil dan transparan.Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan usulan tersebut diajukan dalam pertemuan dengan Departemen Urusan Dalam Negeri Australia (DHA) sebagai tanggapan atas tingginya minat warga negara Indonesia terhadap program WHV.”Kami mengusulkan agar prosedur penerbitan visa kerja dan liburan bagi warga Indonesia dikelola melalui sistem undian, yang lebih tepat untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam mengelola kuota pemohon yang besar dari Indonesia,” kata Marantoko pada Selasa (30 Juni).

Ia mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan DHA Australia di sela-sela Pertemuan ke-29 Para Direktur Jenderal Imigrasi ASEAN dan Kepala Divisi Urusan Konsuler dari Kementerian Luar Negeri (DGICM), yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026. Dalam forum tersebut, ia juga memaparkan tiga pilar strategi imigrasi Indonesia, yaitu penguatan pemeriksaan perbatasan, pemantauan warga negara asing, dan integrasi layanan digital.Ketiga pilar ini didukung oleh kolaborasi lintas instansi, sehingga meningkatkan deteksi dini terhadap pelanggaran imigrasi dan kejahatan transnasional sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan.

Selain itu, sistem imigrasi digital juga diperkuat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), yang terintegrasi dengan Kepolisian Nasional.Sistem ini membantu mengungkap dugaan sindikat penipuan investasi daring yang melibatkan 210 warga negara asing di Batam pada awal Mei 2026. Marantoko juga menjelaskan bahwa pengawasan di pos pemeriksaan imigrasi diperkuat melalui Unit Analisis Penumpang (PAU) dan Pusat Pemantauan Lalu Lintas Imigrasi (ITMC) dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Pada forum regional tersebut, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk mengoordinasikan penanganan masalah perdagangan orang di Asia Tenggara. Sementara itu, Kamboja memimpin urusan intelijen, Malaysia menangani terorisme, Singapura mengoordinasikan penanganan dokumen palsu, dan Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan konsuler.””Tantangan kejahatan lintas batas memerlukan solusi terpadu.

Melalui mandat Indonesia sebagai Pemimpin Koordinator untuk perdagangan manusia, kami mendorong komitmen seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan pertukaran intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tegas Marantoko.