Kamboja dan Indonesia memperkuat upaya bersama dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Kamboja dan Indonesia memperkuat upaya bersama dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Kamboja dan Indonesia memperkuat upaya bersama dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Slot online terpercaya – 23 Mei 2025 PHNOM PENH – Kamboja dan Indonesia telah memperkuat komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas batas, setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi antara delegasi penegak hukum Indonesia dan lembaga-lembaga kunci Kamboja pada 20 Mei. “Delegasi Indonesia yang terdiri dari 40 anggota, yang saat ini berada di Kamboja sebagai bagian dari program pelatihan tingkat tinggi, bertujuan untuk memperoleh wawasan internasional tentang pencegahan kejahatan, kepolisian modern, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri,” kata pernyataan dari Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja. Program ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk membekali kepemimpinan masa depan lembaga penegak hukum Indonesia dengan perspektif global.

“Selama kunjungannya, delegasi mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP), Komite Nasional Pemberantasan Perdagangan Manusia (NCCT), dan Otoritas Nasional Pemberantasan Narkoba (NACD),” kata kedutaan. Pembicaraan tersebut berfokus pada peningkatan kerja sama bilateral untuk menangani Berbagai kejahatan lintas batas, termasuk penipuan siber, kejahatan terkait teknologi, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Perdagangan manusia menjadi fokus utama pertemuan dengan NCCT.

Chu Bun Eng, Sekretaris Negara di Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Tetap NCCT, memberikan gambaran jujur tentang tantangan saat ini yang dihadapi Kamboja, terutama eksploitasi platform digital untuk tujuan perdagangan manusia. “Kamboja menyadari bahwa perdagangan manusia telah terjadi di wilayahnya, tetapi Kerajaan tidak pernah membiarkannya berlalu begitu saja,” ujarnya. “Kami berkomitmen untuk menyelamatkan korban dan menegakkan hukum setiap kali menerima informasi yang kredibel.

Kerjasama yang lebih kuat dengan Indonesia sangat penting untuk menekan penyeberangan perbatasan ilegal dan kejahatan lintas batas yang mengancam warga kami dan warga lain di kawasan ini,” tambahnya. Kedua belah pihak mengakui kompleksitas yang semakin meningkat dari kejahatan transnasional dan menekankan perlunya kerjasama internasional yang kuat, pertukaran pengetahuan, dan koordinasi yang efektif. e dan inisiatif pembangunan kapasitas untuk secara efektif memerangi ancaman-ancaman ini.

Bun Eng menyambut baik minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Kamboja dan menegaskan kembali kesediaan negaranya untuk bekerja sama secara erat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan memastikan keamanan regional. Pertemuan NACD lebih lanjut menekankan perlunya front bersatu dalam memerangi kejahatan terkait narkoba. Para delegasi mendiskusikan strategi terintegrasi seperti operasi penegakan hukum yang terkoordinasi, kampanye pendidikan publik, program rehabilitasi kecanduan, dan kerja sama transnasional dalam pemberantasan narkoba.

Duta Besar Indonesia Santo Darmosumarto, mewakili delegasi Indonesia, menyoroti urgensi implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang pemberantasan kejahatan transnasional yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2023. “Dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Kamboja, risiko mereka terlibat dalam kejahatan, atau menjadi korban perdagangan manusia dan penyalahgunaan narkoba, telah meningkat secara signifikan,” katanya. Menurut Kementerian Tenaga Kerja Kamboja, lebih dari 131.

000 warga Indonesia bekerja di negara tersebut per tahun 2024, dengan sekitar sepertiganya tinggal di Provinsi Preah Sihanouk — tempat tinggal komunitas Indonesia terbesar di Kerajaan Kamboja. Delegasi Indonesia direncanakan akan melanjutkan kunjungannya dengan mengunjungi Sihanoukville besok, di mana mereka akan bertemu dengan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat untuk membahas lebih lanjut kerja sama dalam bidang keamanan dan perlindungan warga.