Langkah Prabowo dalam pengendalian ekspor berpotensi meningkatkan pendapatan Indonesia, namun para pakar khawatir akan semakin kuatnya campur tangan negara

Langkah Prabowo dalam pengendalian ekspor berpotensi meningkatkan pendapatan Indonesia, namun para pakar khawatir akan semakin kuatnya campur tangan negara

Langkah Prabowo dalam pengendalian ekspor berpotensi meningkatkan pendapatan Indonesia, namun para pakar khawatir akan semakin kuatnya campur tangan negara

Slot online terpercaya – JAKARTA: Mekanisme baru untuk memperketat kontrol negara atas ekspor komoditas utama merupakan langkah terbaru Presiden Indonesia Prabowo Subianto guna menambal apa yang menurutnya merupakan kebocoran pendapatan yang telah berlangsung lama dan merugikan pemerintah miliaran. Para pakar mengatakan langkah ini bermaksud baik, namun dapat mengganggu dunia usaha jika badan pengawas ekspor baru tersebut menerapkan pendekatan yang terlalu keras. Mekanisme ekspor tersebut, yang diawasi oleh badan ekspor baru, Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) di bawah naungan dana kekayaan negara Danantara, akan mengelola komoditas-komoditas utama, termasuk minyak sawit mentah, batu bara, dan ferroalloy, kata Prabowo dalam pidato langka di depan parlemen pada Rabu (20 Mei).

Ia menambahkan bahwa ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah kehilangan pendapatan sebesar US$908 miliar selama 34 tahun terakhir karena komoditasnya dijual dengan harga diskon. Nikel pig iron, logam nikel dengan kemurnian rendah yang merupakan bagian terbesar dari ekspor nikel Indonesia, serta beberapa produk minyak sawit olahan akan dikecualikan dari sentralisasi ini, kata Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada hari Kamis, menurut laporan media. Rencana tersebut menandakan adanya pengendalian yang lebih ketat terhadap sumber daya alam serta keyakinan bahwa Indonesia belum memperoleh nilai yang cukup dari komoditasnya sendiri akibat penetapan harga yang terlalu rendah, demikian disampaikan para pakar.

Namun, mereka memperingatkan bahwa keberhasilan rencana tersebut akan bergantung pada pelaksanaannya dan bagaimana tepatnya badan tersebut akan mengawasi ekspor komoditas-komoditas tersebut. “Hal ini belum jelas,” kata Yusuf Rendy, seorang peneliti ekonomi dari lembaga think tank Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu bahwa tujuan badan tersebut adalah memastikan para eksportir jujur dalam laporan mereka, dengan memeriksa secara menyeluruh apakah angka-angka yang disebutkan dalam dokumen perdagangan mereka sesuai dengan indeks pasar global.

Rosan, bagaimanapun, enggan berkomentar mengenai struktur kepemimpinan badan ekspor tersebut, dengan mengatakan bahwa posisi-posisi puncak akan diisi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang industri ini. Ia menambahkan bahwa th Badan tersebut juga “terbuka” terhadap kemungkinan menempatkan warga negara asing yang memenuhi syarat di posisi-posisi senior. Para ahli juga mengemukakan kekhawatiran mengenai apakah DSI akan beroperasi secara cukup transparan, atau hanya menjadi “penjaga gerbang” wajib bagi para eksportir.

Mereka menambahkan bahwa implikasi dari peraturan baru dan DSI ini akan sangat signifikan karena sektor komoditas negara ini bukan hanya sumber ekspor, tetapi juga terkait erat dengan lapangan kerja, perekonomian daerah, kebijakan industri, dan stabilitas fiskal. “Bukan hanya konglomerat yang akan menderita, melainkan industri-industri yang mempekerjakan jutaan orang, seperti petani plasma (petani yang bermitra dengan perusahaan besar melalui program pemerintah), yang akan menderita,” kata ekonom Andry Satrio Nugroho, yang memimpin Pusat Perdagangan dan Investasi Industri Perdagangan, dan Investasi di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF).