Indonesia mendesak penerapan tata kelola AI yang berpusat pada manusia pada forum AI PBB yang pertama

Slot online terpercaya – Indonesia mendesak tata kelola AI yang berpusat pada manusia dalam forum AI PBB pertama
Berita terkait: Menteri memperingatkan soal spam perjudian daring yang didorong oleh AI
Berita terkait: Indonesia menyerukan standar AI yang inklusif untuk melindungi UMKM di negara berkembang
Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyerukan pendekatan kolaboratif yang berpusat pada masyarakat dalam membentuk kerangka kerja global untuk kecerdasan buatan (AI) pada Dialog Global PBB perdana tentang Tata Kelola AI di Jenewa, Swiss. “Dialog ini memberikan momentum penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif dan berpusat pada masyarakat, yang berorientasi pada pembangunan dan didukung oleh kerja sama internasional,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Rabu.Ia menghadiri forum tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7 Juli), memperkenalkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Dialog yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ini. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat senior dari 108 negara anggota PBB dan para pemimpin organisasi internasional. Hafid memanfaatkan forum tersebut untuk menyuarakan pandangan Indonesia mengenai perlunya membentuk koalisi global yang menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip panduan dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Menteri tersebut menekankan bahwa Indonesia menganggap sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menyelaraskan regulasi dan merumuskan standar internasional yang mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi algoritma sekaligus mendukung inovasi dan transformasi digital.Mengenai Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS yang mulai berlaku pada Maret 2025, ia menyebutnya sebagai salah satu praktik terbaik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan anak di dunia maya dengan membatasi akses ke platform digital yang diklasifikasikan berisiko tinggi bagi penduduk di bawah usia 16 tahun.Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menangani sekitar lima juta akun anak dalam lima bulan pertama pelaksanaan peraturan tersebut.

Hafid juga menyoroti proses penyusunan Peraturan Presiden mengenai peta jalan nasional yang menguraikan langkah-langkah untuk mempromosikan mendorong pengembangan dan penggunaan AI yang etis sambil memastikan peran utama manusia dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa pemerintah harus melangkah lebih jauh dari sekadar memitigasi risiko AI menjadi memanfaatkan teknologi tersebut sebagai instrumen untuk mempercepat kemajuan, terutama bagi negara-negara berkembang. “AI harus menjadi instrumen inklusif untuk pembangunan, bukan sekadar teknologi yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju saja,” tegas Hafid.

Ia menyatakan penolakan Indonesia terhadap keseragaman regulasi yang dipaksakan, serta menganjurkan tata kelola AI global yang didorong oleh interoperabilitas.Menteri tersebut mendesak pembentukan kerangka kerja yang fleksibel namun andal, yang disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan berbagai negara. Untuk itu, ia mendorong inisiatif pengembangan kapasitas internasional, kemitraan teknologi, akses yang lebih luas ke komputasi awan, model AI berbasis bahasa lokal, serta skema pembiayaan inklusif bagi semua negara.